KEHANCURAN MORALITAS POLITIK INDONESIA

Oleh : Zaldy Munir


Abstrak

Tulisan ini merupakan refleksi dari kegelisahan dan keprihatian Penulis melihat kondisi bangsa yang kini berusia 62 tahun merdeka. Tapi kondisi kehidupan bangsa ini kian carut marut sebagai implikasi dari berbagai tindakan dan prilaku pemimpin baik formal maupun informal dan anggota masyarakat secara umum yang kurang sesuai dengan etika, moralitas, dan norma kehidupan. Sebagai contoh; sekarang ini, banyak pemimpin kita, etika dan hati nuraninya mati. Ekonomi terpuruk akibat mambudayanya korupsi.


Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor terjadi akibat terjadinya pembalakan liar, perladangan liar, illegal longging serta pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Tidak hanya itu, bangsa ini sedang mengalami krisis multi dimensi, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga moralitas. Berbagai faktor terlihat memprihatinkan, seperti kemiskinan, SDM rendah, masalah disintegrasi, kesenjangan sosial dan sebagainya. Ini semua menjadi agenda permasalahan yang harus segara dibenahi, jika tidak ingin bangsa ini makin terpuruk keadaanya dan mungkin tidak mungkin bangsa ini akan hancur.


NILAI moral bagi manusia menjadi landasan utama dalam melakukan sesuatu. Mengapa? Karana etika, moralitas, dan hati nurani akan terus mengawasi tindakan dan prilaku manusia. Nafsu kebinatangan manusia cendrung mendominasi jika nilai dan hati nurani berjalan tidak berimbang, sehingga nilai baik buruk sulit dipilah secara terinci. Di sinilah etika dan kejernihan hati nurani itu diperlukan. 


Tokoh Spritual Hindu Mahatma Gandhi pernah berucap: “Bumi ini cukup untuk melayani keperluan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan manusia.” Indonesia termasuk salah satu negara kaya-raya. Sayangnya negara kaya-raya itu salah urus. Kesalahan dalam mengurus sebagai salah satu akibat keserakahan yang telah dilembagakan dan disahkan greeded has been institutionalized and legitimised. Korupsi kian menggurita, membudaya, dan seolah tak bertepi lagi. Dari bangun tidur, sampai tidur kembali, seolah tiada ruang hampa tanpa korupsi. Hal ini, tentu terkait dengan budaya bangsa ini. (Jurnal Muqaddimah, November 2006-Mei 2007).


Masalah korupsi kini diembel-embeli istilah baru, yaitu kolusi. Sebenarnya telah lama menjadi isu dan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan bangsa Indonesia. Bahkan, perbincangan masalah ini pernah mengangkat komentar proklamator Bung Hatta pada akhir 1970-an yang mensinyalir kegiatan korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang sulit diberantas. (Media Dakwah, Agustus 1995).


Faisal Bassir, dalam bukunya Etika Politik Pandangan Seorang Politis Muslim (2003:57) mengatakan, “Saat ini, seolah-olah para pejabat negara sulit dijangkau hukum, jika tidak hanya sebuah skenario yang direkayasa akibat mempermainkan hukum. Kejelasan sangsi-sangsi hukum bagi pelaksanaan negara akan mengurangi tindakan pelanggaran hukum, seperti tidak ditaati hukum oleh pejabat di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Reformasi. Akibat dari itu semua merabaknya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”


Sebagai anak ibu pertiwi menganggap budaya bangsa ini lembek soft. Gunard Myrrdal menyebut Indonesia sebagai bangsa yang lembek soft nation. Menurut Mochtar Lubis, dalam bukunya Transformasi Budaya Untuk Masa Depan (1985:33) mengatakan. “Bahwa negara yang lembek alias lemah itu indikatornya: lemah disiplin, lemah etika, dan moral anggota-anggotanya, korupsi merajalela, disiplin hukum dan undang-undang serta peraturan amat kendur, munafik, erosi nilai berlangsung terus, mudah disogok dan lainnya.”


Lepas dari itu, bila kita melihat sistem politik di era pemerintahan Bung Karno rezim Orde Lama. Politik memainkan peranan yang begitu kuatnya dominasi politik saat itu sampai-sampai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara bertumpu pada politik jor-joran, perebutan kursi dan kekuasaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.


Melalui perjuangan panjang di pentas Republik ini, Soekarno akhirnya tampil sebagai primadona, sebagai Penguasa Tunggal. Soekarno terkenal baik di dalam negeri maupun dimanca negara. Soekarno adalah orator ulung, penggagas besar bangsa, pemimpin pesar revolusi dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia. Segala kehebatan, kebesaran, dan kekuatan politik berada di tangannya. Ia bebas dan dapat bertindak serta berbuat apa saja. Politik adalah Komando dan Soekarno adalah Panglimanya.


Kebesaran, kehebatan, dan kekuatan menjadi Soekarno takabur. Tidak ada lagi kontrol dalam dirinya, tak ada seorang pun atau satu pun Institusi di Republik ini yang mampu menyatakan NO pada Soekarno. Semua hanya bersuara YESSS.


Nilai ukur, batasan, bahkan sangsi moral tidak berfungsi. Etika bahkan moralitas berpolitik adalah yang kedua. Mungkin tidak perlu, bagi Bung Karno saat itu satu-satunya yang riil adalah POLITIK. Politik merebut ini, politik menggenggam itu, politik adalah yang pertama dan utama.


Akhirnya, Soekarno sendiri terkena badai yang dibuatnya sendiri. Ia harus mundur. Ia diturunkan dari tahta kekuasaannya akibat permainan politik itu sendiri. Rakyak dan mahasisiwa tidak lagi mendukungnya. Tamatlah riwayat rezim Orde Lama dari Bung Karno.


Munculnya Soeharto sebagai Presiden Militer di era 1970-an juga hasil politik intrik-intrik, adu domba dan kekerasan yang hampir seluruhnya mewarnai adegan Orde Baru tersebut. Bagi Soeharto politik bukan lagi primadona, tidak lagi dominan dan malah menjadi sesuatu yang haram. Bersama para teknorak dan pemikir ahli ekonomi dari dunia akedemik, Soeharto membangun Orde Baru yang menggunakan ekonomi dan pembangunan ekonomi sebagai kunci. Rakyat sejahtra, makmur, lahir dan batin itulah impian dan obsesinya. Akan tetapi, dialah rajanya.


Pada masa-masa awal Orde Baru Soeharto membangun pemerintahan yang baik dan berorientasi kerakyatan. “Pada awalnya Soeharto itu baik dan lurus.” Begitu komentar segelincir pejabat tinggi yang berada di sekitarnya pada waktu itu.


Akan tetapi, selama rezim Orde Baru (Orba) berkuasa, dengan cara pemerintahannya yang otoriter, represif, serta jauh dari iklim demokratis, menimbulkan korban sosial-politik dalam jumlah cukup besar dan mengakibatkan trauma psikologis yang sangat mendalam di benak seluruh rakyat. Perlu dicatat bahwa rezim Orba adalah sejarah kekerasan sosial-politik, sehingga tidak salah jika ada yang menyebut, Indonesia sebagai The Republik of Fear. (Media Indonesia, 26 Januari 2006).


Lebih dari itu, Sukandi A.K dalam karyanya. Politik Kekerasan Orde Baru Akankan Terus Berlanjut? (1999:16), mengatakan. “Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, tercatat ratusan ribu warga Indonesia terbunuh, di samping banyaknya yang menderita fisik, penculikan, dan pemerkosaan. Dan semua itu dimulai ketika Soeharto memegang kekuasaan ABRI. Awal Oktober 1965, sebagai akibat pemberontakan PKI yang gagal, Soeharto berhasil menduduki jabatan menggantikan Panglima Angkatan Darat Jendral A. Yani yang dibunuh PKI.”


Masih Sukandi A.K, (1999:18). “Negara Orde Baru, tidak hanya dibangun di atas ‘bangkai’ pembantaian dan simpatisan PKI, tetapi juga oleh ‘bangkai-bangkai lain.’ Bangkai-bangkai itu mulai dari Tragedi Tanjung Priok, Peristiwa Lampung, SantaCruz Dili, Haw Koneng, Nipah, Peristiwa 27 Juli, Timika, hingga kekerasan-kerusuhan politik kambing hitam, penculikan-penculikan politik, dan penembakan empat mahasiswa Trisakti.


Selain itu, Jefri A Winters dalam bukunya. Dosa-dosa Politik Orde Baru (1999: IX), mengatakan. “Pada masa kekuasaan Soeharto Indonesia berada di bawah suatu sistem kepemimpinan yang meliteristik dan terpusat pada satu individu. Rakyat–yang sebelumnya dipandang sebagai kekuatan politik terpenting dalam proses kemerdekaan Indonesia–diubah sosoknya menjadi kekuatan politik yang paling ‘berbahaya’ dalam masyarakat. Hal ini merupakan idiologis yang sangat penting, dan efeknya masih dirasakan sampai kini.”


Sekali lagi, tidak ada batasan, norma ataupun kontrol pada dirinya. Tak satu pun yang berada di dekatnya berani memprotes atau bernada sumbang dan apalagi berani mengkritiknya, kalau ada yang berani maka ia langsung di masukkan ke dalam penjara. Maka semuanya sepakat dan beramai-ramai bahkan berlomba-lomba menyanyikan koor Setujuuuu. Yang berani melawan didiami, dicuekin, dan dijuhi, dipecat, atau diberhentikan, bahkan dihabisi kariernya. Dan lebih gila lagi, langsung masuk ke sel tahanan atau dibunuh. Itulah nasib yang harus diterima oleh mereka yang berada di dekatnya dan di bawahnya bila berani melawan atau bersuara beda.


Dengan demikian, dari hari kehari sebagai “raja”, Soeharto membangun rezim yang dijiwai oleh koneksi dan nepotisme yang mengandalkan ancaman dan kekuasaan yang mengerikan. Sekali lagi terjadi. Bagi ia tak ada lagi batasan nilai norma, etika, moralitas, dan nurani. Harta dan kekuasaan untuk menjaga adalah segala-galanya. Iklim keserakahan menjadi sesuatu yang lumrah dan wajar.


Akhirnya, setelah memegang tumpuk kekuasaan secara penuh dan utuh dan sesudah dari hari ke hari merasakan nikmatnya kekuasaan, Soeharto pun menjadi seperti Bung Karno. lengser di tengah jalan.


Soeharto, dilengserkan oleh para mahasiswa dan rakyat, karena mahasisiwa dan rakyat sudah ‘gerah’ dengan keberadaannya, tetapi sebenarnya rezim harta dan kekuasaannya menggurita yang telah dibangunnya, tumbang. Karena bebanya sendiri ia menjadi pesakitan hingga hari tuanya. Karena ulah sendiri mengabaikan etika, moralitas, dan nurani.


Muncullah Era Reformasi yang dipelopori oleh Amien Rais yang bercita-cita luhur, memperbaiki nasib dan rakyat Indonesia, tetapi sejak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan sampai kepada SBY-JK. Nasib rakyat masih tetap menjadi wacana, masih tetap menjadi cita-cita besar yang tak terjamah.


Keruntuhan rezim Orde Baru tidaklah diperjuangkan oleh partai-partai politik. Namun, keuntungan terbesar justru diraih oleh partai-partai politik yang berkibar dalam transisi. Era yang mestinya menjanjikan banyak perubahan, ternyata disibukan dengan hal-hal yang remah-temah, yaitu pemaksimalan fasilitas bagi kalangan parlemen. Mobil dinas, rumah dinas, sampai hal-hal lainnya sudah menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit. Bahkan, anggaran itu didapatkan dengan cara yang kurang beradap, yaitu utang luar negeri. Disamping itu, partai-partai politik seolah mengerdilkan diri dari dunianya sendiri dengan cara-cara yang kurang santun, yaitu meminta haknya kepada konstituen.


Bukti-bukti konkret sudah terhidang. Partai politik adalah elemen paling korup, sebagaimana survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia (Koran Tempo, 17/1/2006). “Partai politik seolah mengubah dirinya menjadi ‘drakula’ yang mengisap darah publik berupa anggaran negara dan dana-dana pihak ketiga. Bukan hanya itu, kinerja wakil-wakil rakyat juga rendah dan bisa dinilai merah. Hanya 14 undang-undang yang disahkan pada 2005, itu pun tidak seluruhnya undang-undang murni karena ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diubah menjadi undang-undang.”


“Hal ini tidak telepas dari transisi partai-partai politik yang belum selesai. Kalangan elit partai politik masih berasal dari kelompok-kelompok yang mendapat kesempatan selama era Orde Baru, serta sedikit sekali yang merupakan bagian dari kelas menegah baru yang memiliki idealisme politik untuk melakukan perubahan. Bahkan, perubahan cendrung merugikan mereka. Banyak partai politik sekarang lebih nyaman dengan kemapanan alias status quo. Pikiran-pikiran jangka pendek menguasai langkah-langkah politik yang mereka lakukan.” (Koran Tempo, 17/1/2006)


Sangat sulit menentukan arah awal dimulainya antisipasi pemberantasan tindak korupsi di negara ini. Kejahatan yang sudah terukur secara terstrukturisasi maupun kejahatan yang telah tersistematis sangat sulit menentukan makna “pemberantasan”. Mungkin yang terjangkau secara preventif hanyalah sekedar meminimalisasi perbuatan koruptif tersebut. Sungguh, manakala kita membicarakan korupsi dalam konteks eliminasi, saat itulah dapat dikatakan korupsi sebagai sesuatu yang beyond the law karena sangat sulit kadar pembuktiannya. Kesulitan pembuktian ini disebabkan oleh multifaktor, antara lain kekuasaan dan kuatnya para economic power. Dapat dikatakan kita telah memposisikan mereka dalam status benyond the law. (Kompas, 7/1/ 2006) 


Dengan demikian, hampir tidak ragu lagi, kehancuran moralitas politik di Indonesia merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini sejak bermulanya masa “reformasi” menyusul jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998. Kehancuran moralitas politik pada masa itu, bisa dilihat dalam berbagai kecendrungan dan indikasi, mulai dari semakin meluasnya tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), money politics, sampai demonstrasi-demonstrasi massa yang tidak memperdulikan moralitas, kemudian bukan tidak sering out of control berubah menjadi anarki.


Bahkan, hukum politik, ekonomi dan sosial budaya berjalan ditempat tanpa sedikit pun perbaikan. Bagi rakyat kecil sampai pejabat yang paling tinggi di negeri ini, hukum tidak ada artinya. Pengadilan berjalan di luar batasan keadilan, hakim, jaksa, polisi dan aparat negara bisa meminta uang dan menerima tanpa perlu marasa bersalah.


Tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi nilai. Tidak ada lagi kontrol. Bahkan, tidak ada lagi moralitas. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan, kekerasan membiasa dan muncul dari pagi sampai malam, di depan mata kita melalui media surat kabar, televisi mau pun internet. Semuanya terbuka, telanjang hadir di depan mata kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. film, musik, lagu, majalah, dan buku-buku terbitan tanpa sensor apa pun juga. Tayangan di televisi-televisi kita, yang bernada satu dan terus berulang saja bisa menyebabkan dekadensi moral.


Etika apalagi, moralitas dan bahkan nurani sudah tak berarti apa-apa. Nihil. Yang penting adalah UANG. Kekuasaan dan kehormatan dapat dibeli dengan UANG. Untuk memeroleh jabatan bahkan untuk menjadi Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur. Bahkan, Presiden sekalipun, diperlukan UANG, sisanya tidak peduli. Kalau sudah begini mungkin UANG akan memelancar segala macam bentuk kamaksiatan dan kejahatan di negara ini.


Belajar dari Pengalaman

Lengkap sudah penderitaan bangsa ini. Mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, kehancuran sistem politik, moralitas, dan ditambah dengan bencana alam, seperti tsunami, tanah longsong, banjir, dan berita masalah peredaran formalin, flu burung dan sebagainya. Selain itu, Indonesia tidak hanya menyandang predikat sebagai negara koruptor harta terbesar di dunia, tatapi juga negara koruptor, sejarah paling sadis di muka bumi ini.


Di samping itu, “Apakah Kemerdekaan Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, apakah itu suatu kemerdekaan?” Tidak !!!, melainkan kemerdekaan semu saja. Memang kalau dilihat dari segi fisik bangsa Indenesia telah merdeka, tetapi kalau di lihat dari segi moralitas, akhlak, akidah masih terjajah. Tak heran kalau kita melihat tingkah laku Wakil rakyat di negeri hanya mementingkan dirinya sendiri.


Politik umat merdeka bukan politik yang diperbudak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aturan Iman dan Tauhid. Kehidupan ekonomi merdeka tidak boleh didominasi model perekonomian yang tidak berpihak kepada nilai-nilai religius. Hidup bersosial bangsa kita jangan sampai dibimbing oleh konsep sosial ‘model setan’. Peradaban bangsa yang merdeka tidak pernah ‘membebek’ kepada peradaban lain yang meskipun modern tapi jahiliyah.


Sudah saatnya kita mengubah cara dan gaya hidup foya-foya dan penampilan hedonis yang tak pernah dikenal oleh para pahlawan bangsa dan negara saat mereka megobarkan semangat “jihad” dan mengumandangkan “Allahu Akbar!”


Faisal Baasir dalam karangannya, Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim (2003:33-34), berpendapat. “Dalam membangun bangsa ini, yaitu kita belajar dari pengalaman. Dari dua rezim yang pernah ada, Orde Lama dan Orde Baru, pembentukan sebuah etika berbangsa dan bernegara atau apa pun namanya yang dilakukan oleh eksekutif tidak lain tujuannya untuk memperkuat satatus quo. Untuk itu, sudah saatnya diperlukan lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat untuk merumuskan etika berbangsa dan bernegara secara lebih arif tanpa memilki pretensi pelanggengan rezim.”


Masih Faisal Baasir. “Sudah seharusnya etika berbangsa dan bernegara dibuat dalam desain guna membangun bangsa dan negara Indoesia ke depan yang lebih beradab dan bermatabat. Mengingat carut-marutnya Republik ini adalah akibat langsung dari tidak adanya pedoman yang jelas yang mengatur tentang etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”


Faisal Baasir menegaskan. “Untuk itu, masalah yang mendesak sekarang ini selain membentuk kode etik berbangsa dan bernegara secara lebih dinamis, yaitu dengan memperhatikan visi Indonesia ke depan, dan kode etika itu dapat diterima semua kelompok budaya, agama dan golongan. Dengan demikian, etika tersebut tidak hanya dapat menjadi acuan bagi setiap pengambilan keputusan publik, tetapi juga menjadi pedoman publik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merevitalitas dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai UUD 1945 (yang telah disesuaikan/diamandeman), dan semangat Proklamasi 1945 adalah suatu keharusan yang mendesak, dan wajib untuk dilaksanakan.”


Pendek kata, perenungan ulang terhadap proses ulang terhadap proses perjalanan dan pembangunan bangsa selama ini akan membuat kita lebih arif memahami kegagalan dan keberhasilan, kita akan bersedia melakukan koreksi diri untuk kebaikan bersama. Selain itu, salah satu agenda pembenahan yang penting adalah para pemimpin. Sebab, di tangan merekalah segala kebijakan yang dihasilkan dan akibatnya pasti pada rakyat. Merekalah pemegang kekuasaan yang akan menghitam putihkan bangsa ini.■

Iklan