SULITNYA PEJABAT NEGARA DIJANGKAU HUKUM

Oleh : Zaldy Munir


KELEMAHAN kita selama ini terletak pada tidak ditaatinya hukum sebagaimana mestinya, dan kurang dipahami persamaan hak di bawah hukum bagi setiap warga negara, tidak terkecuali para pejabat negara. Adanya ketentuan hukum yang jelas di dalam konstitusi akan menjamin adanya tertib hukum law onder di dalam masyarakat dan negara.


Bahkan saat ini, seolah-olah para pejabat negara sulit dijangkau hukum, jika tidak hanya sebuah skenario yang direkayasa akibat mempermainkan hukum. Kejelasan sangsi-sangsi hukum bagi pelaksanaan negara akan mengurangi tindakan pelanggaran hukum, seperti tidak ditaati hukum oleh pejabat di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Reformasi. Akibat dari itu semua adalah merabaknya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Lebih dari itu, hukum di negeri ini berjalan di tempat tanpa sedikit pun perbaikan. Bagi pejabat negara, hukum tidak ada artinya. Pengadilan berjalan di luar batasan keadilan, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Aparat negara bisa meminta UANG dan menerima tanpa perlu marasa bersalah. Inilah hukum di Indonesia hanya berpihak bagi mereka yang berkantong TEBAL.


Negara hukum adalah untuk menjamin posisi negara yang netral tidak berpihak dan berdiri di atas semua golongan dan mengabdi kepada kepentingan rakyat. Konsep negara hukum ini berdasarkan atas tujuan memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Satu segi proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diistilahkan dengan law eforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi penegakaanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.


Hukum yang benar adalah hukum yang diangkat dari norma-norma hidup masyarakat. Walaupun demikian, kalau penegak hukum dijalankan tanpa mengidahkan kaidah-kaidah penegakan hukum, maka rasa keadilan rakyat Indonesia akan terganggu dan tujuan hukum tidak akan tercapai.***

Iklan