HUKUM SEBAGAI PANGLIMA

 Oleh : Zaldy Munir


TAK terasa, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun terus berlalu, dan kita antara sadar dan tidak. Selalu terombang-ambing ke sana dan ke sini dalam berbagai persoalan hidup dan kehidupan laksana lautan tanpa berpantai.


Adakalanya kita terlambat menyadari bahwa apa yang kita lakukan sarat dengan formalitas dan tidak memiliki kedalaman makna, yang lebih tragis lagi adalah perbuatan anak manusia itu adakalanya kontraproduktif terhadap permanusiaan itu sendiri.


Penegakan hukum misalnya, selalu menjadi prasyarat bagi sebuah demokrasi dan kemajuan. Tak ada sebuah negara atau pengurus kebijakan yang menyangkut kepentingan publik akan bisa berjalan dengan baik. Jika hukum masih compang-camping dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka sebuah negara akan menjadi mundur jika hukum digairahkan hanya demi hasrat kepentingan tertentu, apalagi kepentingan politik.


Sebab upaya penegakan hukum bila diboncengi oleh target-target kepentingan atau hukum hanya digunakan untuk mancari celah dan mendapatkan sesuatu. Maka sama artinya dengan membawa kita kembali kemasa lampau, orang pun mengibaratkan reformasi seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Hal ini menjadi penting untuk diketengahkan, karena sejumlah catatan sejarah menjelaskan bahwa banyak sekali penegakan hukum dijadikan alasan untuk mencapai kepentingan, pembunuhan karakter dengan target menjatuhkan seseorang.


Perubahan penting yang berlangsung pada banyak negara diberbagai belahan dunia tidak dapat disangkal, selalu berawal dari perbaikan perangkat hukum. Revolusi Prancis yang berlangsung pada tahun 1789, adalah sebuah contoh munculnya gerakan rakyat yang akhirnya menjungkal Raja Louis XVI dari tahta. Sesunggunhnya bermula dari kerisauan masyarakat atas tidak berfungsinya hukum Raja, dengan hukum yang tidak berjalan bermetamorfosis menjadi sosok yang sewenang-wenang dan melakukan sesuatu dengan sekehendak hati. Lebih tragis, Raja mengumumkan bahwa hukum adalah apa yang ia lakukan, yang terkenal dengan ungkapan “Negara adalah saya.


Kondisi ini membuat hukum menjadi alat kepentingan untuk malakukan apa saja yang diinginkan, sehingga dengan demikian segala tindakan amoral dan korupsi merajelela. Akibatnya negara menjadi kacau dan rakyat hidup dalam ketidakmenentuan.


Kita semua menginginkan negeri ini menjadi negeri yang manis, yakni sebuah negeri yang berjalan dengan koridor hukum yang baik dan tidak syarat kepentingan. Untuk mendapatkan ini, kita semua memang harus meletakkan hukum sebagai salah satu panglima bagi diri kita masing-masing. Jika tidak, maka kita akan terus tenggelam tanpa henti, tak terdamaikan dan akan terus terpuruk dalam waktu tanpa batas.


Thomas Hubbes pernah mensinyalir adanya kecendrungan manusia berperang melawan sesamanya dalam rangka memenuhi kepentingnannya (Bellum Omnium Contra Omnes, Homo Homini Lupus). Kecendurungan tersebut harus dikendalikan dan satu-satunya alat untuk itu adalah hukum. Bila kita tidak mengindahkannya, maka ingatlah pesan Hang Jebat !! “Raja adil raja disembah, raja zhalim raja disanggah…!” ■

Iklan