FENOMENA AHMADIYAH DAN DINAMIKA KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh : Zaldy Munir

 

Pendahuluan

FENOMENA kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Indonesia belakangan ini, telah menjadi sorotan sebagian umat Islam yang menginginkan agar komunitas Jemaat Ahmadiyah menghentikan aktifitasnya dalam hal beribadah dan agar tidak menyebarkan pahamnya. Sebagian besar Ulama yang menyerukan bahwa Jemaat Ahmadiyah terlarang untuk berkembang di Indonesia menilai bahwa pemahaman Ahmadiyah sesat dan telah keluar dari Islam.


Bagaimanakah sebenarnya konsepsi pemahaman sesat dan benar tentang agama, yang diperdebatkan dan dipermasalahkan oleh sebagian besar ulama yang menginginkan dibubarkannya Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.


Pencarian kebenaran

Instrumen-instrumen yang digunakan manusia dalam mencari kebenaran tertinggi biasanya menggunakan dua instrumen.

Instrumen pertama adalah sistem keyakinan yang obyeknya didasarkan pada sesuatu yang nyata. Kebenaran diukur melalui indera dan pengalaman. Sistem ini disebut kebenaran ilmiah. Secara filosofis kebenaran ilmiah memiliki kelemahan karena tidak dapat menjelaskan sistem kehidupan yang berada di luar pengalaman inderanya. Salah satunya adalah mengenai Tuhan.


Tuhan tidak dapat diyakini keberadannya lewat bantuan sistem keyakinan ilmiah. Selain obyeknya, metodenya juga rapuh karena setiap teori yang diklaim sebagai kebenaran baru sekaligus mengandung keraguan. Manusia tidak dapat berpegang teguh pada prinsip yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keraguan sekaligus, karena hal itu bukan keyakinan, melainkan persangkaan saja.


Kedua, sistem keyakinan yang didasarkan pada doktrin literal. Sistem ini dapat ditemukan dalam semua agama. Pada dasarnya, sistem keyakinan literal mengingkari arti pentingnya akal sebagai sarana verifikasi kebenaran. Baginya, kebenaran adalah sesuatu yang sudah jadi secara sempurna dan harus diterima tanpa perlu menyadarinya terlebih dahulu. Akibat sistem keyakinan literal, manusia potensial melarikan diri dari kenyataan dan tantangan zaman setelah terlanjur mendikotomi antara doktrin ketundukan kepada ayat suci dengan peran-peran peradaban manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah keyakinan yang didasarkan kepada kebiasaan budaya yang diwarisi dari nenek moyang yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan.


Sedangkan Islam mengajarkan sistem keyakinan yang disebut Tauhid. Tauhid berbeda dengan dua sistem keyakinan di atas karena cara pandangnya terhadap eksistensi (wujud). Tauhid merupakan konsepsi sistem keyakinan yang mengajarkan bahwa Allah SWT adalah zat Yang Maha Esa, sebab dari segala sebab dalam rantai kausalitas. Ajaran tauhid membenarkan bahwa manusia dibekali fitrah, yaitu suatu potensi alamiah berupa akal sebagai bekal untuk memilih sikap paling tepat serta untuk mengenali dan memverifikasi kebenaran dan kesalahan (haq dan bathil) secara sadar. Manusia meyakini tuhan dengan metode yang berbeda-beda.


Pada sistem keyakinan lainnya, “Yang Maha” atau yang dirumuskan sebagai Tuhan, hanya dijelaskan berdasarkan persepsi dan alam pikir manusia sendiri. Sedangkan dalam konsepsi tauhid, selain pencarian akal manusia sendiri sebagai alat mendekati kebenaran mutlak, juga melalui wahyu di mana Tuhan menyatakan dan menjelaskan diri-Nya kepada manusia.


Tauhid

Tauhid merupakan inti ajaran yang disampaikan pada seluruh manusia di setiap zaman. Ini berarti bahwa ajaran tauhid adalah ajaran universal dan konferenhensif yang bisa dan harus dijadikan pijakan sempurna dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini.


Atas pijakan tauhidlah sesungguhnya Tuhan menghendaki tegaknya dimensi-dimensi lain, sehingga tercipta keselarasan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Singkatnya, ajaran ketauhidan harus menjadi pijakan kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.


Namun perkembangan di lapangan, sekularisasi yang nampak dalam fenomena ditinggalkannya Islam sebagai landasan hidup di dunia dan akhirat semakin nyata. Islam saat ini hanya dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai akhirat saja, sedangkan untuk urusan dunia, kita lebih cenderung menggunakan cara-cara sendiri yang bahkan banyak bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri.


Ibadah hanya dinilai sebagai sebuah ritus-ritus tanpa makna, tempat ibadah bak berhala-berhala yang menjadi pajangan tanpa fungsi-fungsi dakwah yang sebenar-benarnya dakwah. Bahkan lebih jauh, di sebuah negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, berpemimpin muslim, dan sebagian pejabatnya juga muslim, terjadi ketimpangan-ketimpangan yang sungguh tidak sesuai dengan akidah tauhid. Lalu ke manakah nilai-nilai tauhid itu?


Apatisme

Fenomena munculnya aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam akhir-akhir ini, bisa jadi merupakan bentuk keputusasaan sebagian umat Islam yang terlanjur apatis terhadap peran Islam terhadap fenomena umat yang terjadi. Lalu atas dasar keputusasaan tersebut mereka mencoba memodifikasi bangunan ajaran Islam yang sudah ada dengan persepsi dan pandangan-pandangan mereka sendiri. Sehingga dalam konteks ini mereka mencoba menjawab “pertanyaan-pertanyaan hati” mereka dengan asumsi dan argumentasi yang sesuai dengan kemauan mereka.


Kebebasan Warga Negara dalam Beragama

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 1945 telah mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah yang di yakini oleh Warga Negaranya tanpa pengecualian. Namun, belakangan ini kebebasan beragama yang telah di jamin dan di lindungi oleh UUD 1945, telah mengusik keyakinan Jemaat Ahmadiyah dalam menjalankan keyakinan beragama yang telah dibatasi bahkan dilarang, oleh ditetapkannya Fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI) bahwa Ahmadiyah sebagai aliran terlarang untuk berkembang di Indonesia.


Fatwa MUI tersebut segera di respon oleh berbagai macam ormas Islam, yang setuju akan Fatwa MUI tersebut. Ormas Islam yang menolak kehadiran Jamaat Ahmadiyah mendesak agar pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri guna sebagai legalitas untuk melarang hadirnya dan berkembangnya Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.


Lalu, bagaimana negara menyikapi desakan dan tekanan dari sebagian besar Ulama yang menuntut agar dibubarkannya Ahmadiyah di Indonesia? Sangat dilematis posisi negara dalam hal ini, untuk menentukan keputusan. Disatu sisi, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 45 menjamin kebebasan warga negaranya dalam memeluk agama dan keyakinannya.


Siapa yang salah?

Namun jika kita tilik lebih jauh, sesungguhnya siapa yang salah atas fenomena ini? Dan menjadi tugas siapakah untuk kembali “mengislamkan” peradaban yang kian sekuler ini? Sedangkan Islam sebagai sebuah tata nilai hanya menjadi pajangan yang menggantung di masjid-masjid saja, eksklusif, dan cenderung anarkis?


 

Sudah saatnya kita kambali melakukan revitalisasi atas nilai-nilai Islam yang sudah memudar ini dengan kembali merenungi, dan lalu mengimplementasikan nilai Islam ini secara kaffah. Sehingga kita tidak lagi terjebak dalam perdebatan-perdebatan panjang yang tidak menyentuh substansi permasalahan yang menimpa Islam saat ini.■

Iklan