KENAIKAN HARGA BBM; KEBIJAKAN PENINDASAN

Oleh : Zaldy Munir


KEDAULATAN negeri ini memang hanya menjadi hisapan jempol belaka, kekayaan sebuah Negara yang bak penggalan surga, hanya sebuah mimpi di siang bolong tanpa makna. Ketika kenyataan di lapangan tetap menjadi hamba sahaya Negara-negara kapitalis yang senantiasa mendikte kemandirian dan kedaulatan bangsa.


Indonesai yang notabenenya sebagai sebuah Negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah tak ternilai harganya, namun masih menyisakan kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan. Itu semua karena ketidaktegasan penguasanya yang tetap membebek kepada Negara-negara pemodal, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya pun sebagai manifestasi aspirasi rakyat dengan segala sumber daya yang ada. Tetapi lebih merupakan kebijakan yang katanya propasar, namun kenyataannya merupakan kebijakan menjilat pasar, budak pasar, dan akhirnya menjadi bulan-bulanan pasar.


Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan datang, merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam menciptakan kemandirian bangsa dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada, terutama minyak. Bagaimana mungkin sebuh Negara dengan potensi minyaknya yang luar biasa banyak, namun tidak mempunyai taring sedikit pun dalam menentukan otoritas harga minyak dunia. Apalagi mampu memanfaatkan momentum tingginya harga minyak dunia menjadi sumber keuntungan bagi bangsa dan Negara. Ini semua adalah bukti ketidakbecusan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dengan segala potensi sumber daya yang ada, atau bahkan hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, atau bahkan golongan mereka saja dengan cara menjual aset-aset Negara demi kepentingan dan keuntungan mereka semata.


Jadi, secara moral maupun intelektual, kebijakan menaikkan harga BBM sungguh tidak sesuai dan sangat tidak adil untuk rakyat secara keseluruhan. Selain itu, jika SBY-JK tidak mampu mewujudkan tuntutan tersebut, maka lebih baik MUNDUR DAN LETAKKAN JABATAN, karena hanya menjadi hamba dan penjilat kapitalisme global tanpa tanpa mampu menolaknya dengan tegas. ■

Iklan